DPD HNSI Sumut Hadiri Acara Rapat Teknis Pembangunan Perikanan Tangkap

MEDAN.ZTVNEWS.ID - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan  Nelayan Seluruh Indonesia ( DPD HNSI) Sumatera Utara, Zulfahri Siagian SE menghadiri rapat teknis pembangunan Perikanan tangkap yang diselengarakan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan Sumatera Utara, Selasa (23/1/2024) 

Acara yang dilaksanakan di LePolonia Hotel & Convention Jalan Jenderal Sudirman Medan ini di hadiri oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan ( BP3) Medan, Ketua DPD HNSI Sumatera Utara Zulfahri Siagian. SE, Ketua KNTI Sumatera Utara, Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. 

Dengan narasumber Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Panca Berkah Susila, S.St.Pi, M.Si jabatan Kasubtimja Harmonisasi Perizinan, Jonathan Graydam Genti, S.Pi, M.Ling jabatan sebagai Subkoordinator Kelompok Perencanaan dan Penganggaran, Tarsudi, S.P, M.Si jabatan  Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.Serta Evi dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Sedangkan acara tersebut dibuka oleh yang mewakili Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr.H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. 

Pada acara tersebut, Ketua DPD HNSI Sumut ,Zulfahri Siagian SE menyampaikan rapat teknis pembangunan perikanan tangkap ini harus lebih berpihak kepada Nelayan.

Seperti di ketahui, kata Zulfahri Siagian SE, bahwa kondisi saat ini, ikan hasil tangkapan para nelayan semakin berkurang dan harga jual yang rendah, oleh karenanya DPD HNSI Sumut mengusulkan agar Dinas Kelauatan dan Perikanan Sumut menganggarkan Rumpon di jalur 4 mil.

Selain berfungsi sebagai batas agar kapal ikan diatas 10 GT tidak masuk ke jalur I (dibawah 4 mil). 

Rumpon ini juga merupakan tempat ikan bertelur dan berkembang biak.Selain itu juga kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah dianggarkan sebanyak 6.000 jiwa dapat di berikan kepada yang benar-benar nelayan skala kecil (dibawah 10 GT). Selain itu juga mempermudah administrasi berusaha buat nelayan.

" Ada tiga item yang kita sampaikan pada acara rapat tersebut. Harapan kita dari DPD HNSI Sumut agar yang kita usulkan dapat terealisasi. Dengan demikian nelayan kita dapat merasakan dan keberadaan Dinas Kelauatan dan Perikanan Sumatera Utara" tutup Zulfahri yang akrab di sapa dengan Bung Fahri.